JK Mengingatkan Pemerintah untuk Menyelesaikan Kasus Tembok Laut, Mahfud MD: Sertifikat HGB Ilegal Memerlukan Penegakan

Kita harus mengakui pentingnya menyelesaikan kasus tembok laut di Tangerang, karena hal ini menonjolkan masalah serius mengenai penggunaan lahan secara ilegal, terutama munculnya sertifikat HGB yang meragukan. Mahfud MD menekankan kebutuhan mendesak untuk penegakan hukum yang lebih kuat terhadap pelanggaran-pelanggaran ini. Tanpa tindakan tegas dan pertanggungjawaban, daerah pesisir dan komunitas lokal menghadapi degradasi lingkungan. Situasi ini membutuhkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kerangka hukum dan hak-hak komunitas untuk memastikan pengelolaan pesisir yang efektif. Penjelasan lebih lanjut masih dinantikan.

Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran tentang penggunaan lahan ilegal, kasus tembok laut di Tangerang menyoroti isu kritis seputar penerbitan sertifikat HGB ilegal. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kerangka hukum kita dan kebijakan perlindungan pesisir. Mahfud MD telah lantang menyuarakan kebutuhan akan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini, menekankan bahwa sekadar membatalkan sertifikat ilegal tersebut tidak cukup; kita harus mengejar penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab. Pendiriannya mengungkapkan masalah mendasar tentang kolusi dan pelanggaran hukum yang telah memungkinkan sertifikat HGB ilegal berkembang.

Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan larangan yang jelas terhadap eksploitasi perairan pesisir oleh pihak swasta, namun penerbitan sertifikat ini masih berlanjut. Kontradiksi ini menandakan kerusakan dalam sistem regulasi kita dan menimbulkan ancaman serius terhadap integritas lingkungan pesisir kita.

Kita telah menyaksikan lambatnya kemajuan penyelidikan terhadap konstruksi tembok laut, dengan otoritas lokal sering mengalihkan tanggung jawab. Kurangnya tindakan tegas ini merusak kredibilitas institusi kita dan menimbulkan keraguan tentang komitmen mereka untuk menegakkan hukum.

Meskipun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengambil langkah untuk menyegel dan membongkar tembok laut tersebut, pencarian bagi mereka yang bertanggung jawab terus berlangsung. Penyelidikan mereka yang berkelanjutan sangat penting, namun kita tidak bisa mengabaikan kebutuhan mendesak akan transparansi dan efisiensi dalam proses ini. Setiap penundaan hanya meningkatkan risiko kegiatan ilegal lebih lanjut yang mengancam sumber daya kelautan dan ekosistem pesisir kita.

Seruan Mahfud MD untuk penegakan hukum yang lebih kuat resonansi dengan banyak dari kita yang menghargai kebebasan dan kesehatan lingkungan kita.

Untuk secara efektif memerangi aktivitas pesisir ilegal, kita harus mendorong kerangka hukum yang kuat yang meminta pertanggungjawaban individu dan organisasi atas tindakan mereka. Ini bukan hanya tentang menghukum kesalahan di masa lalu; ini tentang menciptakan pencegahan untuk pelanggaran di masa depan.

Kita perlu menumbuhkan budaya kepatuhan di mana perlindungan pesisir diprioritaskan, dan hak-hak komunitas lokal dihormati.